Pasokan listrik di Aceh baru pulih sekitar 60 persen setelah gangguan besar akibat bencana beberapa hari terakhir.
Pemulihan berjalan bertahap karena banyak jaringan distribusi rusak.
Selain itu, cuaca ekstrem membuat proses perbaikan lebih lambat dari jadwal awal.
Kondisi ini memicu kritik dari beberapa anggota DPR RI.
Mereka meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar tidak memberikan informasi yang dianggap tidak sesuai situasi lapangan.
Menurut DPR, informasi pemerintah harus akurat agar masyarakat tidak bingung.
DPR Soroti Perbedaan Data
Sejumlah legislator menyebut bahwa laporan pemulihan listrik yang disampaikan Bahlil berbeda dengan temuan tim mereka di sejumlah daerah.
Mereka menilai pemerintah perlu menyampaikan data yang telah diverifikasi, terutama saat bencana besar masih berlangsung.
Selain itu, DPR mengingatkan bahwa komunikasi publik harus sensitif terhadap kondisi warga yang masih kesulitan mendapatkan listrik, air, dan akses komunikasi.
Pemulihan Terkendala Kerusakan Jaringan
PLN menyampaikan bahwa banyak gardu dan tiang listrik rusak akibat banjir dan longsor.
Karena itu, perbaikan membutuhkan waktu lebih lama.
Tim teknis bekerja siang dan malam untuk mengaktifkan kembali titik-titik penting seperti rumah sakit dan fasilitas darurat.
Sementara itu, beberapa wilayah masih terisolasi sehingga teknisi harus menggunakan perahu untuk mengangkut peralatan.
Warga Masih Mengandalkan Genset
Di banyak lokasi, warga masih mengandalkan genset untuk penerangan.
Mereka berharap pemulihan jaringan bisa dipercepat sebelum persediaan bahan bakar habis.
Selain itu, pedagang kecil mengaku kesulitan beroperasi karena alat pendingin dan peralatan elektronik belum dapat digunakan.
Kesimpulan
Pemulihan listrik di Aceh baru mencapai 60 persen dan masih membutuhkan waktu.
DPR meminta pemerintah menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Selain itu, koordinasi antarlembaga perlu ditingkatkan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat.
